13 January 2009

PERATURAN KEUANGAN NEGARA/DAERAH

Peraturan Keuangan Negara/Daerah

 

UNDANG-UNDANG/PERATURAN PEMERINTAH

PERATURAN/KEPUTUSAN MENTERI

DAERAH

A

Undang-undang

  
 

UU No 17 Tahun 2003

tentang Keuangan Negara

UU No 1 Tahun 2004

tentang Perbendaharaan Negara

UU No 15 Tahun 2004

tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
UU No 20 Tahun 1997

tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak
UU No 33 Tahun 2004

tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

  

B

Pengelolaan Uang

  
 

PP No 39 Tahun 2007

tentang Pengelolaan Uang Negara/ Daerah (Pelaksanaan Pasal 28 (1) UU No 1/2004)

  
 

PP No 22 Tahun 1997

tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak

  
 

PP No 73 Tahun 1999

tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Bersumber Dari Kegiatan Tertentu

Keputusan Menteri Keuangan No 115/KMK.06/2001

tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Perguruan Tinggi Negeri

 
 

PP No 1 Tahun 2004

tentang Tata Cara Penyampaian Rencana dan Laporan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak

  
 

PP No 58 Tahun 2005

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Permendagri No 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

 
  

Permendagri No 26 Tahun 2006

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007

 

C

Pengelolaan Piutang dan Utang

  
 

PP No 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah

  
 

PP No 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah Serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri
(Pelaksanaan Pasal 38 (4) UU No 1/2004)

Peraturan Menteri Keuangan No 53/PMK.010/2006

tentang Tata Cara Pemberian Pinjaman Daerah dari Pemerintah Yang Dananya Bersumber dari Pinjaman Luar Negeri (Pelaksanaan Pasal 16 PP No 54 Tahun 2005 dan Pasal 22 ayat (4) PP No 2 Tahun 2006)

 
 

PP No 54 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan dan Penerusan Pinjaman Dalam Negeri oleh Pemerintah
(Pelaksanaan Pasal 38 (4) UU No 1/2004)

  
 

PP No 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah
(Pelaksanaan Pasal 45 UU No 33/2004)

Peraturan Menteri Keuangan No 52/KMK.010/2006

tentang Tata Cara Pemberian Hibah Kepada Daerah (Pelaksanaan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 6 PP No 57 Tahun 2005 dan Pasal 22 ayat (4) PP No 2 Tahun 2006)

 
 

PP No 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah

Peraturan Menteri Keuangan No 153/PMK.05/2008

tentang Penyelesaian Piutang Negara yang Bersumber dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri, Rekening Dana Investasi, dan Rekening Pembangunan Daerah pada Pemerintah Daerah

Peraturan MenteriKeuangan No 129/PMK.07/2008

tentang Tata Cara pelaksanaan Sanksi Pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau dana bagi hasil dalam kaitannya dengan pinjaman daerah dari pemerintah pusat

 

D

Pengelolaan Investasi

  
 

PP No 8 Tahun 2007 tentang Investasi Pemerintah

  
    

E

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

  
 

PP No 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, dan perubahannya oleh PP No 38 Tahun 2008

Peraturan Menteri Keuangan No 02/PMK.06/2008

Penilaian Barang Milik Negara

 
  

Keputusan Menteri Keuangan No 350/KMK.03/1994

tentang Tata Cara Tukar Menukar Barang Milik/Kekayaan Negara

 
  

Keputusan Menteri Keuangan No 470/KMK.01/1994

tentang Tata Cara Penghapusan dan Pemanfaatan Barang Milik Negara/Kekayaan Negara

Perda Kota Bandung No 24 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pelepasan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan Milik/Dikuasai Oleh Pemerintah Kota Bandung

  

Peraturan Menteri Keuangan No 55/KMK.03/2001

Tata Cara Pengamanan, Penghapusan dan Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah


 

Surat Edaran Dirjen Anggaran No SE-76/A/2001

tentang Petunjuk Pelaksanaan Pasal 13 Ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan No 55/KMK.03/2001

 
  

Permendagri No 17 Tahun 2007

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, menggantikan Keputusan Mendagri No 152 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah

 
    

F

Penatausahaan dan Pertanggungjawaban APBN/APBD

  
 

PP No 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah

>> Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat

 
    

G

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

  
    
 

PP No 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

>> Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008 Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum
>> Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.05/2008 Tarif Layanan Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pada Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
>> Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.05/2007 tentang Persyaratan Administratif dalam Rangka Pengusulan dan Penetapan Satuan Kerja Instansi Pemerintah untuk Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (sebagai pengganti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07/PMK.02/2006)
>> Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.05/2007 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum
>> Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.05/2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum
>> Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.05/2006 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengajuan, Penetapan, dan Perubahan Rencana Bisnis dan Anggaran serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum
>> Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2006 tentang Pedoman Penetapan Renumerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum
>> Peraturan Menteri Keuangan Nomor 09/PMK.02/2006 tentang Pembentukan Dewan Pengawas Pada Badan Layanan Umum (Telah digantikan oleh PMK No 109/PMK.05/2007)
>> Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.02/2006 tentang Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum
>> Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07/PMK.02/2006 tentang Persyaratan Administratif dalam Rangka Pengusulan dan Penerapan Satuan Kerja Instansi Pemerintah Untuk Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (tidak berlaku lagi)

 

No comments:

Post a Comment

My Music